Hatta dan Demokrasi Kita 1

Kata Pengantar

Seorang Profesor Doktor bernama Saafroedin Bahar dalam akun facebooknya mengatakan: “Kehidupan politik di Indonesia masa kini selain tidak ada ideologi juga tidak ada polanya lagi. Semua berdasar kepentingan dan transaksi antar kelompok. Rasanya ini yang pernah disebut oleh Bung Hatta sebagai "ultra demokrasi". Demokrasi ngawur.

Ada apa dengan Demokrasi Kita? Entakkan ingatan soal sosok Bung Hatta kembali mengentak ke benak publik, ketika Senin malam lalu (24/5/2016), di salah satu talkshow, televisi Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta Prof. Moh. Mahfud MD kembali menyitir tulisan Bung Hatta yang berjudul "Demokrasi Kita" yang terbit pada tahun 1960 dan dimuat pertama kali oleh Majalah Panji Masyarakat.

Mahfud dalam talkshow yang menyoal "Kontroversi Pemberian Gelar Pahlawan Kepada Soeharto" itu kembali menukil tulisan tersebut yang di antaranya menyebut soal istilah "kudeta" dan "diktator" yang menjadi ancaman demokrasi saat kekuasaan negara berubah menjadi otoriter.

Mahfud mengingatkan agar sejarah dan politik tidak dilihat dalam kacamata hitam-putih. Apa yang terjadi di masa lalu hendaknya menjadi pelajaran hidup.

"Mungkin banyak yang tidak tahu ketika Bung Karno mengeluarkan dekrit membubarkan DPR, Badan Konstituante, Bung Hatta menulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu (melakukan--Red) kudeta. Artinya, kalau ada yang mengatakan Soeharto melakukan kudeta, maka sebelumnya pun sama, ’’ kata Mahfud yang mencoba menjelaskan asal usul hadirnya rezim otoriter di Indonesia.

Dan bila kemudian menukil tulisan Bung Hatta yang saat itu dimuat di Majalah Panji Masyarakat, maka itu memang merupakan kritikan yang keras atas situasi negara meski dilakukan dengan pilihan kalimat yang santun. Akibatnya, tak beda dengan era rezim Orde Baru, pada saat itu rezim Sukarno yang tengah berada di puncak kekuasaan menjadi gerah, Majalah Panji Masyarakat pun diberedel.

Berikut ini cuplikan dari tulisan Bung Hatta dalam buku Demokrasi Kita yang menyebut soal "kudeta" dan "diktator" seperti yang disebut Mahfud dan ramai dibincangkan dalam talkshow yang digawangi wartawan senior Karni Ilyas itu:

........ Kemudian Presiden Soekarno membubarkan konstituante yang dipilih oleh rakyat, sebelum pekerjaanya membuat Undang-undang Dasar baru selesai. Dengan suatu dekrit dinyatakannya berlakunya kembali Undang-undang Dasar tahun 1945. Sungguhpun tindakan Presiden itu bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan suatu coup d’état (kudeta--Red), ia dibenarkan oleh partai-partai dan suara yang terbanyak didalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Tidak lama sesudah itu Presiden Soekarno melangkah selangkah lagi, setelah timbul perselisihan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang jumlah anggaran belanja. Dengan suatu penetapan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan dan disusunnya suatu Dewan Perwakilan Rakyat baru menurut konsepsinya sendiri. Dewan Perwakilan Rakyat baru itu anggotanya 261 orang, separoh terdiri dari anggota anggota partai dan separoh lagi dari apa yang disebut golongan fungsionil, yaitu buruh, tani, pemuda, wanita, alim-ulama, cendekiawan, tentara dan polisi. Semua anggota ditunjuk oleh Presiden.

Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk lawannya diktatur. Seperti diperingatkan tadi, ini adalah hukum besi dari pada sejarah dunia. Tetapi sejarah dunia memberi petunjuk pula bahwa diktatur yang bergantung kepada kewibawaan orang seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistim yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri.

Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistimnya itu akan rubuh dengan sendirinya seperti satu rumah dari kartu.....

Akhirnya enam tahun kemudian apa yang ditulis Bung Hatta terbukti....!

Bung Hatta mengatakan itu (Demokrsasi yang Ultra Demokrasi)? Mari ikuti paparan Bung Hatta tentang Demokrasi yang terakhir dilampiri auto biografi-nya. □ AFM

“Tetapi Sedjarah memberi peladjaran djuga pada manusia. Suatu barang jang bernilai seperti demokrasi baru dihargai, apabila hilang sementara waktu. Asal bangsa kita mau beladjar dari kesalahannja dan berpegang kembali kepada ideologi negara dengan djiwa murni, demokrasi jang tertidur sementara akan bangun kembali” 

(Demokrasi Kita, Hatta - ditulis dalam ejaan lama].

T

ersebutlah sebuah risalah yang hadir di suatu hari pada tahun 1960. Adapun risalah yang ditulis di majalah Panji Masyarakat itu adalah karya Mohammad Hatta, yang mengakibatkan Sukarno berang. Majalah itu dilarang terbit. Tulisan berisi kritik terhadap Demokrasi Terpimpin itu mungkin menjadi salah satu renungan terbaik perihal demokrasi yang pernah kita miliki. Agaknya, Hatta kecewa dengan tabiat dan pembawaan flamboyan Sukarno, yang mempermainkan tata negara. Tetapi harapannya tidak ciut: “Demokrasi bisa tertindas sementara, karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan keinsafan,” demikian tutur Hatta.

Penilaian politik yang dikemukakan oleh Bung Hatta ini mendapat perhatian penuh dari peminat-peminat politik, baik didalam dan diluar negeri. Hanya sayang pada waktu itu selain “Pandji Masyarakat” dilarang terbit dan keluar pula larangan membaca, menyiarkan bahkan menyimpan buku itu. Satu pikiran yang briliant dari salah seorang Proklamator Kemerdekaan dilarang keras untuk dibaca dan diancam hukuman barang siapa kedapatan menyimpan buku tersebut.

Lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, Hatta mengingatkan kita tentang anomali demokrasi. Di tangan orang yang terlalu ultra-demokratis, demokrasi bisa menjadi kuda liar yang kehilangan kekangnya. Menurut Hatta, Sukarno sosok yang berbanding terbalik dengan tokoh Mephistopheles, tokoh rekaan Goethe dalam drama Faust. Sementara Mephistopheles adalah sosok yang berkeinginan jahat yang toh menghasilkan hal-hal yang baik, Sukarno “tujuannya selalu baik tetapi langkah-langkah yang diambilnya sering membawanya menjauh dari tujuan-tujuan itu,” demikian Hatta menulis.

Dimana-mana orang merasa tak puas. Pembangunan dirasakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang diharapkan. Kemakmuran rakyat yang dicita-citakan masih jauh saja. Sedangkan nilai uang makin merosot. Rencana yang terlantar banyak sekali. keruntuhan dan kehancuran barang-barang kapital tampak dimana-mana. Seperti rusaknya jalan-jalan raya, irigasi, pelabuhan, berkembangnya irosi dan lain-lain.

Pembangunan demokrasi pun terlantar karena percekcokan politik senantiasa. Indonesia yang adil yang ditunggu-tunggu masih jauh saja. Pelaksanaan outonomi daerah dengan urusan keuangan sendiri yang lama sekali menunggu menajadi sebab timbulnya pergolakan daerah. (Demokrasi Kita, Hatta)

Di setiap zaman, anomali demokrasi memiliki variannya sendiri. Tak hanya di era Sukarno, Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati tapi juga SBY. Tapi dalam risalah Demokrasi Kita yang masyhur itu, Hatta sudah memberikan pegangan bahwa kapan pun, metabolisme demokrasi bisa berlangsung secara alamiah bila dijaga oleh rasionalitas (yang integritas) dan konstitusi.

Hatta dikenal sebagai seorang penganut sosialis. Saat menjadi mahasiswa di Belanda, dasar-dasar pemikirannya dibentuk di kalangan sosialis. Ia banyak menulis di buletin kalangan sosialis macam De Vlam, De Socialist, Recht in Vrijheid. Tapi, yang mencolok dari sikap politiknya itu, ia tumbuh menjadi seorang sosialis yang rasional. Artinya, Hatta tak terseret pada suatu pemelukan paham yang membabi-buta atau penganut sosialisme yang romantik dan melankolis terhadap gelora perjuangan. Para pengamat politik bahkan menganggap bawa sesungguhnya sikap rasional Hatta “secara tak sadar” memberikan sumbangan pada pembentukan awal republik ini.

Sejarah mencatat bahwa “singa” Pujangga Baru, Sutan Takdir Alihsjahbana, adalah tokoh paling populer yang menekankan pentingnya aufklarung (pencerahan) akal budi dalam strategi kebudayaan. Itu terpancar dari polemik kebudayaan melawan pemikiran Sanusi Pane. “Tapi sesungguhnya Hatta adalah sosok pemimpin pertama yang membawa Indonesia ke arah kebudayaan yang lebih rasional,” tutur pakar ekonomi Sarbini Sumawinata kepada TEMPO.

Argumentasi Sarbini bisa dijadikan rujukan karena memang, sebelum keberangkatan Hatta ke Belanda, ia tak pernah menunjukkan tanda-tanda atau minat pada sesuatu yang berbau intuitif ketimuran. Padahal, seperti yang dicatat ahli sejarah Akira Nagazumi, hampir semua tokoh nasionalis radikal seperti Radjiman Widjodiningrat, Cipto Mangunkusumo, Soewardi Soerjaningrat, Douwes Dekker, Armijn Pane, Sanusi Pane, dan Mohammad Yamin adalah anggota Theosophy.

Di masa itu, Theosophy dikenal sebagai sebuah organisasi kebatinan yang didirikan seorang ningrat berdarah Rusia bernama Helena Petrovna Blavatsky. Inilah sebuah zaman ketika pelbagai pergerakan berhasil memukau banyak pemuda Hindia Belanda. Namun, pemuda Hatta menolak tawaran menjadi anggota Theosophy di Batavia. Sampai akhir hayatnya, hampir tak ada artikel Hatta yang basis argumentasinya bertolak dari hal yang berbau mistisisme ketimuran.

Sebaliknya, masa kecil Sukarno di Surabaya diwarnai dengan gemblengan dalam perpustakaan teosofi lantaran ayahnya, Sukemi, adalah anggota aktif Theosophy. “Bapakku seorang teosof. Karena itu, aku boleh memasuki peti harta ini (maksudnya perpustakaan). Aku menyelam lama sekali ke dunia kebatinan ini. Dan di sana aku bertemu dengan orang-orang besar. Cita-cita mereka adalah pendirian dasarku…,” demikian ditulis Sukarno suatu ketika. Akibatnya, kecenderungan pemikiran Sukarno yang sinkretis-mencampur-adukkan berbagai isme seperti Nasakom-adalah pancaran dari pendidikan teosofinya itu.

SIKAP yang paling khas dari Hatta adalah, ia bisa menjadi seorang rasional tanpa harus kebarat-baratan. Begitu banyak orang yang mengenalnya berkali-kali berkisah betapa tokoh yang taat beragama ini menjauhi dansa dan pelbagai “warna-warna” pergaulan Barat. Yang diambil (oleh Hatta) dari visi  Barat adalah sikap disiplin dan keterampilan berorganisasi. Sementara itu, pemikiran Hatta sangat berorientasi pada kerakyatan dan pemberdayaan hal-hal lokal melalui pergumulan yang panjang. Hatta datang ke Belanda untuk menjadi seorang komunis. Saat itu, pemikiran leftist (kiri) adalah sesuatu yang melahirkan pesona, merangsang pemikiran.

Komunisme adalah zeitgeist, suatu panggilan rohani bagi pemuda dunia ketiga. Ia seolah menjadi satu-satunya alat untuk mendongkel imperialisme. Tapi pemuda Hatta lalu cepat berjarak. Ia tampaknya lekas mengerti bahwa ada semacam tahayul ilmiah di dalam pesona komunisme. Apalagi ada karakter komunisme yang memang tak cocok dengan watak Hatta, yang sejak kecil tahan menyendiri ini: komunisme cenderung merayakan pengerahan fisik orang ramai. Ia keluar dari Liga Anti-Imperialis karena liga ini dikuasai oleh eksponen komunis.

Semenjak di Belanda, seperti pernah ditulis John Ingleson, Hatta berseteru dengan Semaun, seorang aktivis Partai Komunis Indonesia di Amsterdam pada tahun 1924. Sejak itu pula, Hatta membawa serangkaian kritiknya terhadap komunis pulang ke Indonesia, sembari dengan gigih menangkis serangan Tan Malaka terhadap Dwitunggal. “Meskipun sama-sama lahir di Minangkabau, mereka bermusuhan,” kata Harry A. Poeze, penulis biografi Tan Malaka dari KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde), Belanda, kepada TEMPO.

Konflik antara Tan Malaka dan Hatta terutama meningkat saat saat pendudukan Jepang. Ia menuduh Sukarno-Hatta berkolaborasi dengan Jepang. Banyak artikel yang memperdebatkan strategi Sukarno-Hatta terhadap Jepang: apakah yang dilakukan Sukarno-Hatta itu sebuah kolaborator atau semacam strategi? Mengapa Hatta diam saja terhadap kebijakan romusha? Adakah fasisme, yang berasal dari kata fasces (Yunani)-yang berarti onggokan anak panah orang Romawi yang diikat erat itu-telah mengikat Hatta dengan erat kepada kemauan para samurai? Tentu saja tidak. Mereka yang percaya bahwa kerja sama Sukarno-Hatta dengan Jepang adalah sebuah strategi akan selalu merujuk kesuksesan proklamasi. Proklamasi, boleh dibilang, adalah hasil puncak dari strategi itu. Sedangkan mereka yang menganggap dwitunggal itu sebagai kolaborator pasti akan mempertanyakan kebijakan romusha.

Tonggak politik Hatta setelah proklamasi adalah perannya dalam mengubah Demokrasi Presidensial ke Demokrasi Parlementer. Melalui Maklumat X Tanggal 16 Oktober 1945, Hatta meneken pergantian itu. Pakar politik Lambert Giebels, yang baru saja meluncurkan buku Biografi Sukarno, menilai tindakan tersebut sebagai sebuah kudeta diam-diam (quiet coup). “Bayangkan, hanya dengan secarik kertas dan goresan pena, sistem presidensial yang tercantum dalam UUD 1945 diubah. Setelah peristiwa memalukan itu, Sukarno sampai menenangkan diri ke Pelabuhanratu,” kata Giebels kepada TEMPO.

Di dalam buku Indonesia Free: a Political Biography of Mohammad Hatta, peneliti dari Universitas Cornell, Mavis Rose, menyatakan bahwa memang dalam pemikiran Hatta yang ideal, kekuasaan yang dibagi (secara) luas adalah yang paling mendekati cita-citanya tentang demokrasi. Pakar hukum Daniel Lev menganggap bahwa kabinet parlementer di masa lalu memang jauh lebih bermutu dibandingkan dengan sistem presidensial dalam era kepemimpinan presiden mana pun di Indonesia. “Pada periode parlementer Hatta, elite yang ada bermutu bagus. Sedangkan di masa Orde Baru, sistem parlementer memiliki citra buruk,” tutur Lev kepada TEMPO.

Mimpi Hatta yang lain adalah bentuk negara federalisme. Tapi agaknya Hatta sadar bahwa sistem federal belum populer di Jawa. Seperti yang dicatat Deliar Noer, Hatta tidak ngotot menjalankan konsep federalismenya, meski-seperti yang diakui Harry Poeze-gagasan federalisme bergelora secara diam-diam di dalam diri Hatta. Poeze mencatat bahwa Hatta melepaskan jabatan wakil presiden pada tahun 1957 karena merasa bahwa-dalam UUDS 50-tugas wakil presiden hanyalah seremonial, dan mengakibatkan awal pemusatan orang Jawa di lingkaran kekuasaan. “Semua kudeta lokal Sulawesi dan Sumatra melawan pemerintah pusat itu terinspirasi oleh mundurnya Hatta,” kata Poeze. Tapi banyak pakar sejarah dan politik yang menyayangkan mundurnya Hatta dari jabatan itu. Sebab, justru hilangnya Hatta dalam jabatan strategis itu semakin membuka jalan yang lebar bagi lahirnya Demokrasi Terpimpin.

SETELAH mundur dari pemerintah, Hatta semakin mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi-politiknya. Dia berkembang menjadi seorang pemikir Indonesia yang berusaha bergulat menemukan visi ekonomi yang kontekstual. Ekonom Anne Both pernah mengatakan bahwa sejarah perekonomian Hindia Belanda belum pernah dikaji secara serius oleh para pemikir kita. Akibatnya, hingga kini para pemikir ekonomi Indonesia tidak melahirkan sebuah paradigma ekonomi yang mengakar.

Ini berbeda sekali dengan keadaan di Asia Selatan. Banyak pakar sejarah dan ekonom India dan Pakistan yang telah melakukan penelitian sejarah ekonomi kolonial anak benua Asia Selatan hingga berhasil melahirkan sebuah kanon pemikiran ekonomi yang ingin membebaskan diri dari permainan kekuatan pasar bebas. Tradisi ini kemudian sangat mempengaruhi pemikiran para nasionalis India. Corak pemikiran demikian, misalnya, bergaung pada ekonom seperti Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel Ekonomi 1988. “Sama seperti Sen, komitmen Hatta terhadap hak asasi ekonomi kuat sekali,” kata Chatib Basri. □

Bersambung ke:  Hatta dan Demokrasi Kita 2

Mengenal Pondok Pesantren Buya Hamka Maninjau

Kata Pengantar

Siapa Buya Hamka atau Prof. DR. Hamka? Professor Doktor Haji Abdul Malik Karim Amrullah, pemilik nama pena Hamka. Lahir di Maninjau, Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia melewatkan waktunya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Ia  menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah sampai akhir hayatnya.

Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar ‘Doktor Kehormatan’, sementara Universitas Moestopo, Jakrta mengukuhkan Hamka sebagai ‘Guru Besar’ (Professor). Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Beliau masuk dalam daftar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amarullah, Hamka sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan pendidikannya di Thawali, Padangpanjang, kemudian menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padangpanjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Makkah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami Sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke Tanah Air, Hamka merintis karier sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama sementara waktu di Medan. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah ‘Pedoman Masyarakat’. Lewat karyanya ‘Di Bawah Lindungan Ka’bah’ dan ‘Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck’ (yang kemudian karyanya telah diangkat menjadi filem), nama Hamka melambung sebagai sastrawan.

Selama revoluis fisik, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) menyusuri hutan pengunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Pada 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali Dasar Negara Indonesia. Sikap politik Maysumi menentang komunisme dan gagasan Demokrasi Terpimpin memengaruhi hubungannya dengan Sukarno (Presiden Indonesia). Usai Masyumi dibubarkan sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan malalah ‘Panji Masyarakat’ tetapi berumur pendek, dibredel oleh Sukarno setelah menurunkan tulisan Hatta, yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden, berjudul "Demokrasi Kita". Seiring meluasnya pengaruh Komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Ia merampungkan karya ‘Tafsir Al-Azhar’ dalam keadaan sakit sebagai tahanan.

Seiring peralihan kekuasaan ke Suharto, Hamka dibebaskan pada Januari 1966. Ia mendapat ruang pemerintah, mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan MUI pada 1975, peserta musyawarah memilih dirinya sebagai Ketua. Namun, Hamka memilih meletakkan jabatannya pada 19 Mei 1981, menanggapi tekanan Menteri Agama untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim. Ia meninggal pada 24 Juli 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.

T

elah banyak ulama yang telah mendahului kita, khususnya di daerah Maninjau dan sekitarnya. Sebelumnya Maninjau merupakan daerah yang banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berkiprah bukan hanya di pentas Nasional tetapi juga Internasional.

Kemudian banyak timbul kesimpang siuran fatwa tentang hukum agama di daerah Agam khususnya dan Sumatera Barat serta Indonesia pada umumnya, dengan tidak ditarjih terebih dahulu oleh para ulama, hal ini sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan fenomena inilah sepakat para tokoh Maninjau baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan untuk mencarikan solusinya, serta mengantisipasi dari kekhawatiran tersebut. Salah-satu jalan waktu itu sepakatlah mereka membangun sebuah Pondok Pesantren (Ponpres) yang diberi nama ‘Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka’

PENDIRIAN PONDOK PESANTREN

Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka telah berdiri 27 tahun yang silam tepatnya tahun 1989 di daerah Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kab. Agam. Telah banyak alumni yang ditamatkan, diantara mereka banyak yang berkiprah sebagai pendakwah, wirasawasta, guru, dosen, dan sebagainya.

Pendirian Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka berawal dari pertemuan Buya Hamka (Alm) dengan bapak Suharto Presiden RI pada tahun 1977, dalam pertemuan tersebut Buya Hamka menyampaikan rencananya yang sudah lama yaitu akan mendirikan Qutub Khanah (Perpustakaan) di Maninjau. Bapak Suharto waktu itu menyarankan agar buya Hamka membuat pesantren saja agar ada kader pelanjut dan penerus cita-cita buya Hamka serta akan besar manfaat bagi masyarakat, usulan dari bapak Suharto di iringi dengan janji akan memberi bantuan modal awal sebesar Rp. 52 juta.

Saran dan janji dari bapak Presiden Suharto tersebut memberikan semangat kepada Buya Hamka untuk membangun Pondok Pesantren yang sebenarnya sudah lama menjadi harapan dan cita-cita beliau, untuk merealisasikan janji dari bapak Presiden Suharto tersebut dibentuklah Yayasan “DR. Abdul Karim Amarullah”, nama dimabil dari ayah Buya Hamka,  dengan Akta Notaris nomor 58 tahun 1977. Dalam Akta Notaris tersebut termasuk diantaranya adalah bapak H. Basyir Gany, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka. Beliau ditugaskan untuk mencari tanah di Maninjau seluas 2 hektar. Oleh karena sulitnya dana untuk pembebasan tanah tersebut maka oleh bapak H. Bashir Gany disediakannyalah tanahnya sendiri seluas 4 hektar, dua hektar di Tanjung dan 2 hektar lagi di Sibarasok,  keduanya berada di daerah Sigiran Kecamatan Tanjung Sani Kabupaten Agam, Sumatera Barat tanpa meminta biaya pembebasan tanah.

Setelah disampaikan ke Jakarta bahwa tanah untuk Pesantren sudah ada, maka panitia yang berada di Jakarta mengatakan bahwa kita menunggu sampai selesai pemilu tahun 1977. Ternyata akhir tahun 1977 dapat khabar dari Jakarta yang mengatakan bahwa rencana bantuan dari bapak Presiden Suharto sebesar Rp. 52 juta tersebut tidak ada realisasinya.

Mendapat khabar kegagalan tersebut maka rencana pembangunan Pesantren di Maninjau terhenti beberapa waktu, empat tahun setelah itu tepatnya tahun 1982 kembali diadakan pertemuan untuk pembahasan pembangunan Pondok Pesantren yang diadakan di rumah H. Udin Rahmani (Alm) yaitu di Maninjau dan dihadiri oleh H. Udin Rahmadhani (dari Maninjau), H. Bashir Gany (dari Sigiran), M. Nur Hamzah (dari Bayur) , Rusdi St. Iskandar (dari Maninjau), Masni Salam Ketua DDII perwakilan Sumatera Barat, Jufri Sultani Pengurus DDII Sumatera Barat dan St. Nasar Khatib Basa (dari Koto Kaciak). Dari hasil pertemuan tersebut didapatlah dua macam program: 1. Jangka pendek, yaitu membentuk kader ulama dengan pembinaan selama dua tahun, 2. Jangka Panjang kembali merintis rencana pendirian Pondok Pesantren yang diberi nama dengan Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka.

Enam bulan setelah pertemuan tersebut kembali bapak H. Bashir Gany ke Jakarta untuk menyampaikan hasil kesepakatan kepada Bapak H. Muhammad Natsir (H. M. Natsir). Alhamdulillah Bapak H. M. Natsir sangat menyetujui program pembinaan tersebut yang merupakan langkah awal untuk mengatasi krisis ulama di Maninjau, untuk merealisasikan pelaksanaannya maka ditugaskanlah bapak H. Bashir Gany sebagai ketua pelaksananya. Pada akhir tahun 1982 di mulailah program pembinaan tersebut dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, semuanya berasal dari daerah sekitar Danau Maninjau dengan usia diatas 17 Tahun. Dimana pada waktu itu menghabiskan dana sebesar Rp. 25 juta, keseluruhan dana tersebut berasal dari sumbangan Bapak H. M. Natsir.

Pada akhir tahun 1983 pembinaan kader ulama berakhir dengan di tutup langsung oleh bapak H. M. Nastir. Hasil dari pembinaan kader ulama ini cukup menggembirakan, karena sudah mampu mengatasi kekurangan mubaligh dari masing-masing daerah di sekitar Danau Maninjau, dimana sebelumnya hal ini merupakan persoalan yang sangat mendesak terutama untuk menjadi khatib pada sholat Jum’at.

PEMBANGUNAN GEDUNG PONDOK PESANTREN

Enam tahun setelah itu tepatnya pada tahun l989, H. Bashir Gany kembali ke Jakarta untuk membicarakan rencana pembangunan Pondok Pesantren yang masih tertunda, setelah delapan kali pertemuan yang diadakan di Jakarta yaitu diataranya di rumah H. M. Nastir, pertemuan terakhir yaitu di rumah A. R. St. Mansyur barulah disepakati pembangunan Pondok Pesantren, dan diberilah mandat bapak bapak H. Bashir Gany untuk mendirikan Pondok Pesantren yang disebut oleh buya Hamka dengan “Pesantren Pembangkit Batang Tarandam”.

Sekembalinya bapak H. Bashir Gany dari Jakarta, langsung dibentuk Yayasan Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka, dengan Bismillāhir Rahmānir Rahīm tepatnya tanggal 1 Muharam 1410 H bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 1989 M, dimulailah kegiatan Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka yang pada awal bertempat di gedung SMP Muhammadiyah Bancah, Bayur, Kecamatan Tanjung Raya yaitu 3 kilo meter arah Utara dari pasar Maninjau, dengan jumlah santri 25 orang dan tenaga pengajarnya disamping guru yang berasal disekitar danau Maninjau juga didatangkan dari tamatan Pesantren pulau Jawa seperti Gontor, Ngeruki Solo dan lain sebagainya. Tetapi kegiatan belajar dan mengajar di SMP Muhammadiyah Bayur ini hanya berjalan selama tiga tahun.

Alhamdulillah pada tahun 1992 mendapat tanah seluas 2 hektar yang merupakan wakaf dari bapak Muchtar Khatib Sutan Rajo Lelo. Setelah duduk perwakafan maka orang yang mewakafkan meminta ganti rugi untuk tanaman yang ada didalamnya, sebab famili beliau telah lebih dahulu menanami dengan tanaman berharga. Atas kesepakatan antara pewaqaf dengan Yayasan serta si penanam, penggantian tanaman tersebut sebesar Rp. 3 dan sudah dibayar tunai kepada bapak B. A. Dt. Gunuang Ameh yang sekarang bergelar Dt. Majo Lelo, uangnya di peroleh Yayasan dari bapak H. Mohammad Zen dan Hj. Nursiah orang asli Maninjau yang tinggal di Jakarta. Setelah mendapat Tanah waqaf tersebut barulah Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka pindah kelokasi baru yaitu daerah Batunanggai, Maninjau, tepatnya pada tanggal 15 Juli 1992, sekita 15 kilometer dari arah selatan ibukota kecamatan Maninjau. Berhubung tanah masih kosong maka kegiatan belajar mengajar diadakan di gedung MDA Muhammadiyah Batunanggai, sedangkan pemondokan santri buat sementara menumpang di rumah-rumah penduduk yang ada disekitarnya.

Sedangkan kegiatan Pondok Pesantren di SMP Muhammadiyah Bayur dilanjutkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Cabang Tanjung Raya dengan nama Pondok Pesantren Mu’alimin Muhammadiyah Bancah, Bayur, sekarang berubah nama menjadi SMP Muhammadiyah Bayur. Barulah setelah 3 tahun menumpang di MDA Muhammadiyah Batunanggai tepatnya akhir tahun l995 kita dapat membangun sebuah Masjid, yang merupakan bantuan dari ibu Hj. Halimah ‘Ali Bin Abdullah sebesar Rp. 29 juta, ditambah dengan dana lain yang di usahakan pihak Yayasan, pembangunan baru selesai setelah menghabiskan dana sebesar Rp. 42 juta.

Dengan selesainya pembangunan Masjid tersebut maka kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke masjid, artinya tidak lagi menumpang di MDA Muhammadiyah Batunanggai. Sekarang alhamdulillah, secara berangsur kita sudah memiliki Ruang Belajar sebanyak enam lokal, Asrama putra dan asrama putri memiliki daya tampung masing-masing 100 orang santri, Ruang perpustakaan, rumah Ustadz dan Ustadzah, ruang makan, ruang komputer, Aula, Masjid, lapangan olah raga dan kantor Pondok serta Yayasan. Disamping bangunan fisik kita sudah memiliki unit usaha diantaranya karamba ikan sebanyak 20 petak, peternakan sapi, kebun coklat dan koperasi pondok dll.

Untuk menunjang kualitas pendidikan sebagian besar guru-guru berasal dari alumni Pondok Pesantren unggulan di Jawa seperti Gontor, Ngruki, Mujahadah, Dārunnajah dan Nurul Huda. Disamping itu juga berasal dari universitas-universitas terkemuka di Pulau Jawa dan Sumatera seperti UIN SGD, Universitas Negeri Padang, STKIP Ahlussunnah Bukittinggi, IAIN Imam Bonjol Padang dan Universitas Andalas Padang. Perpaduan antara kurikulum Gontor dan pondok pesantren unggul lainnya akan menghasilkan lulusan Pondok Pesantren Prof DR. Hamka, insya Allah diyakini menguasai dan mampu bercakap Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan dapat membaca kitab kuning (menjadi ulama tarjih) juga menguasai ilmu-ilmu eksakta, sehingga lulusan Pesantren juga bisa bersaing di UMPTN

Selain itu untuk meningkatkan kualitas para guru, Yayasan Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka Maninjau bekerja sama dengan DDII Jakarta, untuk mengirim para guru mengikutii pendidikan lanjutan ke Universitas Islam Ibnu Mas’ud Arab Saudi, Universitas Moh. Nastir Jakarta dan lain sebagainya, sehingga guru-guru Pondok Pesantren Prof. DR Hamka Maninjau kedepan seluruhnya tamatan pesantren unggulan plus sarjana Muslim Tamatan Universitas Islam baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Arab Saudi dan Timur Tenggah)

Pada tanggal 30 September 2009 terjadi musibah gempa di Sumatera Barat, Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat termasuk yang mengalami kerusakan terparah, yaitu sebahagian besar kampus mulai dari kantor, asrama putra dan asrama guru hancur akibat gempa, kondisi ini diperparah dengan longsoran perbukitan yang berada diatas asrama Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka yang membawa lumpur, batu, dan kayu yang sampai saat sekarang bila hujan datang tetap berjatuhan sehingga Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka tidak layak untuk dihuni lagi.

Melihat Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka yang tidak mungkin untuk ditempati lagi, kita berusaha untuk mencari tempat yang lebih aman, demi kelanjutan pendidikan anak-anak kita yang nantinya akan menjadi kader-kader ulama seperti yang ddicita-citakan oleh Buya Hamka dan Bapak Moh. Natsir (pendiri Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka)

Alhamdulillah maksud kita diatas disambaut dengan baik oleh masyarakat jorong Bancah dan Kukuban dengan mewakafkan tanah seluas 4 Ha. Lokasi ini sekitar 10 km dari Kampus Batunanggai atau 2 km dari pasar Maninjau.

 

Menunggu selesainya pembangunan Kampus yang baru, insya Allah pembangunan tersebut direncanakan bulan Januari 2010 ini akan kita mulai dengan total dana pembangunan Rp. 4 miliar 180 juta, maka kegiatan belajar dan mengajar serta proses pembinaan kita lakukan untuk sementara di Jorong Kukuban yaitu di MDA Darusslam Kukuban serta di bangun lokal darurat dan rumah ustadz dan ustadzah bantuan dari Dompet Dhua’afa Republika.

FALSAFAH PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

Proses pendidikan yang dilakukan oleh PP. Prof. DR. Hamka adalah suatu usaha yang bersifat kontiniu kearah perkembangan untuk membangkitkan dan mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan manusia yang harmonis dan seimbang (tawazun) dari segi intelektual, Spiritual, emosional dan jasmani berdasarkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah swt untuk melahirkan insan kamil yang berilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, berakhlakul karimah, calon ulama dan pemimpin umat yang sholeh, dan siap mengemban amanah Allah sebagai khalifahNya dimuka bumi yang memberi kebaikan serta manfaat kepada agama bangsa dan negaranya

VISI PONDOK PESANTREN BUYA HAMKA. Membentuk kader ulama pelanjut dan penerus cita-cita Buya Hamka yang berprestasi, berbudaya dan berbudi pekerti luhur berdasarkan keimanan dan ketaqwaan dalam menghadapi era globalisasi.

MISI PONDOK PESANTREN BUYA HAMKA. Melaksanakan pendidikan agama dan umum dengan shohih tanpa adanya dikotomi (perpisahan) ilmu agama dan umum.

TUJUAN PONDOK PESANTREN BUYA HAMKA. 1. Mendidik dan mengkader generasi muda calon ulama dan pemimpin umat yang sholeh, amanah, jujur, memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional. 2. Menghasilkan lulusan yang mengausai ilmu agama secara mendalam, menguasai bacaan bahasa Al-Qur’an dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 3. Menghasilakn lulusan pasentren yang bisa meneladani kepribadian Buya Hamka

CIRI KHAS PONPRES PROF. DR. HAMKA.

Adapun cirri khas dari Pondok Pesantren Prof. DR. Hamka adalah sebagai berikut:

●Mengutamakan pendidikan bukan pengajaran, karena orang terdidik sudah tentu terpelajar, orang terpelajar-cerdas belum tentu terdidik yang mempunyai akhlakul karimah.

●Pendekatan Pendidikan tidak terbatas “proses mentransfer Ilmu itu termasuk mendidik jiwa, akhlak, moral, etika santri dengan pola sikap jujur, amanah, cerdas, bersih dan berwibawa dalam kehidupan masyarakat”.

●Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka maninjau menerima santri pindahan dari MTsN/MTs dan SMP umum dengan persyaratan mengikuti pendididkan persiapan 1 tahun sebelun calon santri pindah masuk kelas representatif kulliatul mu’allimin al islamiyah. Program persiapan (idad) khusus pendalaman Bahasa Arab dan dasar-dasar ilmu Islam.

●Pondok Pesantren Prof. Dr. Hamka di Maninjau berdiri Untuk semua golongan berdasarkan kepada Al-Qur’an dan Sunnah dalam perjuangannya. Meneladani ulama-ulama shalafusshaleh sebagai pewaris para nabi (warashatul ambia).

Demikianlah sekilas gambaran Pondok Pesantren Buya Hamka yang terletak di salah satu nagari selingkar danau Maninjau. Letak dari Pondok Pesantren ini merupakan perpaduan alamnya nan indah Ciptaan-Nya dengan Kompleks Bangunan untuk pendidikan. Pondok Pesantren ini berupaya mencetak intelektual Ulama Islam moderen.  Dikemudian hari Insya Allah berkembang maju sebagai sarana ‘pencetak’ intelektual religious yang diperlukan dalam mengisi kebutuhan umat dan manusia akan ulama yang familiar dengan perkembangan zaman dan lingkungannya. Bahu membahu dengan Pondok Pesantren lainnya. Wallahu ‘Alam bish-Shawab. Billahit Taufiq wal-Hidayah. □ AFM

Sumber:

Wikipedia

http://www.ponpeshamka.com/2014/04/profil-pondok-pesantren-buya-hamka_24.html□□□